Cimahi, BEDAnews
Meski kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) belum dilakukan Perusahaan Daerah (Perusda) Jatimandiri Cimahi, namun sejumlah pegawainya pada November 2012 ini belum mendapatkan gaji yang menjadi haknya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan oleh Direktur PDJM Usman Rachman, perusahaan yang dibiayai oleh APBD itu akan melakukan kebijakan PHK kepada sejumlah pegawai, namun hingga kemarin, pelaksanaannya belum dilakukan.
Saat ditanya, Herry Sutarto, salah seorang pegawai Pasar Atas Baru, yang merupakan unit usaha PDJM membenarkan hal itu. Ada 19 orang pegawai tetap yang belum menerima gaji pada November ini. “Kalau saya ditanya benar ada yang belum menerima gaji bulan ini, ya memang ada, jumlahnya ada 19 orang pegawai, tapi meski belum menerima gaji, beberapa pegawai masih melaksanakan pekerjaannya,” sebutnya.
Pada 30 Oktober lalu, Direktur PDJM sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para pegawai tentang rencana PHK, namun kepastiannya hingga saat ini belum diketahui apakah PHK jadi dilakukan atau tidak. Sebab, dalam surat pemberitahuan yang disampaikan kepada para pegawai, disebutkan akan diberlakukan PHK kepada sejumlah pegawai dengan alasan efisiensi perusahaan.
Sementara itu, Direktur PD. Jati Mandiri (PDJM) Usman Rachman menyebutkan, bahwa PDJM akan melakukan kebijakan PHK didasarkan pada kemampuan keuangan yang tidak dapat menggaji 20 pegawainya dari total pegawai kurang lebih 54 orang, 20 pegawai tetap dan sisanya 34 pegawai tidak tetap.
Selain itu, pertimbangan rasio kemampuan pendapatan yang sangat tidak memenuhi ketercukupan baik untuk membiayai total pengeluaran maupun untuk biaya beban pegawai itu sendiri. Kemampuan pendapatan untuk membiayai seluruh pengeluaran hanya mencapai 17% sedangkan bila pendapatan dipergunakan untuk membiayai beban pegawai hanya mencapai 21%,” ujarnya.
Direktur PDJM menyadari dan mengakui kegagalan mengelola PDJM dan siap mundur dan tidak perlu memperoleh penghargaan apapun karena PDJM bukan perusahaan pribadi milik direktur tetapi milik Pemkot Cimahi dan masyarakatnya.
“Malu rasanya jika gagal menuntut uang penghargaan segala, meskipun dimungkinkan oleh Peraturan ketenagakerjaan. Pada tahun 2013 yang akan datang sesuai Perda revisi Pendirian BUMD, Direktur PDJM harus memenuhi fit and proper test, itu sangat terbuka untuk siapapun, direksi dapat saja bersumber dari manajemen unit-unit usaha PDJM yang memiliki kemampuan kearah kemajuan,” pungkasnya. (Bubun)
