Selain itu, ketentuan teknis dalam berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri—terutama mengenai penyusunan RPJMD, penyelarasan dokumen perencanaan, serta mekanisme reviu kinerja OPD—harus digunakan sebagai pedoman agar seluruh kebijakan dapat diuji, diukur, dan diperbaiki secara berkala. Setiap klaim keberhasilan program wajib ditopang indikator kinerja utama (IKU/KPI) yang kuantitatif, terukur, dan dapat diakses publik.
Pada intinya, persoalan-persoalan yang menjadi warisan masa lalu harus dituntaskan agar tidak terus menjadi hambatan, sementara program dan kebijakan era Pramono–Rano harus berjalan secara efektif dengan pengawasan yang transparan. Kesungguhan, kejujuran, dan integritas adalah kunci untuk memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi kepentingan publik dan kemajuan Jakarta.
