Upaya evaluasi ini merupakan bagian dari kontribusi pemikiran untuk mendukung program Gubernur Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam membangun tata kelola yang efektif. Saat ini saya sedang melakukan pendalaman terhadap dokumen RPJMD DKI Jakarta 2025–2029.
Selain merujuk pada RPJMD, program orisinal yang bersumber dari visi dan misi Pramono–Rano juga menjadi fondasi penting bagi penataan ulang kebijakan pembangunan Jakarta ke depan. Setiap analisis terhadap persoalan OPD dan BUMD harus dikaitkan dengan dokumen perencanaan tersebut agar tetap relevan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Landasan hukum Jakarta juga mengalami perubahan mendasar melalui UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Undang-undang ini menegaskan kembali peran Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, yang berarti standar tata kelolanya harus sejalan dengan fungsi strategis tersebut.
