“Kemarin kami sudah bertemu dengan Nenek Saadah dan kami juga telah mengambil sikap untuk mendampingi beliau melalui Badan Bantuan Hukum dam Advokasi Rakyat (BBHA) PDI Perjuangan Jawa Barat yang akan menjadi kuasa hukum,” tegas anggota Komisi IV DPR RI.
Ono mengatakan, pihaknya akan mempelajari sejumlah langkah dan upaya yang akan dilakukan baik secara hukum atau politik.
Menurutnya, secara politik akan membuka tabir bagaimana begitu mudahnya institusi negara mengeluarkan sertifikat baru dan tidak mengindahkan sertifikat lama yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN).
“Secara hukum pun kita juga akan melakukan berbagai macam upaya. Kasus ini merupakan potret masyarakat yang lemah yang tak memmpunyai kekuatan apa-apa, hanya memiliki sebidang tanah yang seluas itu. Negara tidak boleh kalah, apalagi tunduk dan berkawan dengan mafia tanah. Kami akan lawan,” tandas Ono.
