“Dia tidak punya hak Dewan Pakar, dia hanya memberikan masukan kepada Ketua Umum, bukan kepada DPP. Oleh ketua umum mau dipakai atau tidak dipakai, itu hak ketua umum,” tegas Ridwan.
Politikus asal Jawa Timur ini menegaskan, dirinya tidak ingin ada munaslub Golkar. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pakar, hanya terkait masukan agar Airlangga Hartarto segera mendeklarasikan diri menjadi calon presiden. Sebab, hal itu merupakan keputusan Munas 2019. Selain itu, juga rekomendasi soal membuat poros baru di Pilpres 2024.
Hingga saat ini, Golkar masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Di KIB, Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, KIB belum juga mengumumkan siapa bakal capres yang ingin mereka usung, meskipun sudah memenuhi syarat ambang batas pengusungan capres sebesar 20 persen. (Red).
