“Ya, memang saya juga tidak tertarik untuk mendiskusikan anggaran tahun 2026. Karena bagi saya, lebih penting mendiskusikan anggaran tahun 2025, dimana para bupati/wali kota akan merasa terbebani dengan dicoretnya anggaran 1,7 trilun bantuan keuangan untuk kota/kabupaten se-jabar yang hanya menyisakan Rp. 500 miliar saja,” cetus Ono.
“Itupun diperuntukan untuk bantuan jaminan kesehatan para pekerja,” tambahnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini mengungkapkan untuk anggaran tahun 2025, banyak sekali program-program yang dicoret.
Sehingga, tegas Ono, ia lebih fokus untuk membahas anggaran tahun 2025 yang sudah dibahas panjang oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin dengan DPRD Jawa Barat periode yang lalu.
“Saya ingin mengembalikan Rp. 1,7 triliun tersebut. Kita harus hormati betul dan pasti program-program itu selaras dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan lainnya,” tukasnya.
