“DPR memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan, anggaran, dan pengawasan berjalan efektif agar program ini berkelanjutan dan tepat sasaran,” terang Netty Prasetiyani.
Ia menambahkan, DPR RI juga berkomitmen untuk menjaga transparansi, mencegah penyalahgunaan dana, serta memperkuat legalitas dapur penyedia di daerah. “Tantangan seperti transparansi dan pengawasan lapangan harus dijawab dengan kolaborasi lintas sektor agar MBG memberi manfaat nyata bagi seluruh anak bangsa,” imbuhnya.
Sementara itu, Nurlatifah menyoroti pentingnya MBG sebagai upaya menekan angka stunting sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah. “Program ini menyasar anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil, dengan prinsip gizi seimbang dan bahan pangan lokal,” jelasnya.
