Pencabutan TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967 itu menindaklanjuti TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, untuk meninjau kembali status hukum TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967.
Pencabutan TAP MPR tersebut dilakukan karena tuduhan keterlibatan Soekarno dengan gerakan pemberontakan PKI pada penghujung September 1965 itu tidak terbukti setelah TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tidak berlaku lagi. Selain menghapus tuduhan terhadap Soekarno, pencabutan TAP MPRS Nomor 33 juga untuk penghargaan dan pemulihan martabat Sang Proklamator.
Surat penegasan pemulihan nama baik dan pemulihan martabat Sang Proklamator termasuk mengembalikan hak-hak Soekarno melalui pencabutan dari pimpinan MPR RI itu diserahkan langsung kepada keluarga Bung Karno, di antaranya Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, Guntur Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra, di Kompleks Parlemen Jakarta, tanggal 9 September 2024.
