*2. Soeharto dan penghapusan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998*
Pencabutan TAP MPR terkait Presiden Soeharto dimulai dari Permintaan Fraksi Partai Golkar yang mengirimkan surat kepada pimpinan MPR RI untuk mencabut nama Presiden Soeharto dari pasal 4 TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada tanggal 18 September 2024.
Permohonan tersebut ditindaklanjuti dan dibahas dalam Rapat Gabungan Pimpinan Fraksi MPR dan Kelompok DPD pada tanggal 25 September 2024. Hasil rapat gabungan memutuskan pencabutan nama Soeharto dari pasal 4 TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tersebut sebagai langkah lanjutan dari surat Fraksi Partai Golkar.
Dasar pertimbangan utama dicabutnya nama Soeharto dari pasal 4 TAP MPR No. 11 Tahun 1998 karena Soeharto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2008. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.
