“Ini bukan soal pelanggaran. Ini kebutuhan daerah-daerah yang meminta untuk Munaslub. Bisa dibaca dalam AD/ART KADIN Indonesia kalau daerah meminta pergantian Ketua Umum bisa aja dilakukan. Karena yang punya kuasa kan daerah, asosiasi dan himpunan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, peserta Munaslub merupakan pimpinan Kadin daerah mayoritas dan sudah aklamasi, yakni 28 Kadin Provinsi. Jumlah tersebut telah melebihi kuorum. Karenanya, kepemimpinan Anindya Bakrie telah sah dan tidak menyalahi AD/ART organisasi. Munaslub juga memutuskan 5 formatur yang akan menyusun kepengurusan Kadin di bawah kepeminpinan Anindya Bakrie, antara lain Erwin Aksa, Nita Yudhi, Jayabaya dan Muhammad Kadafi. (Red).
