Rancabuaya, BEDAnews
Refungsionalisasi secara optimal Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang sekarang disebut Badan Koordinasi Pemerintahan Provinsi (BKPP), disoroti pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan dianggap hanya sebagai pos perantara pejabat pemerintah provinsi.
Hal ini terungkap saat ekspose kegiatan Mitra DPRD Jawa Barat, terkait dengan anggaran dan program kerja yang ditinjau secara on the spot melalui kegiatan Pimpinan DPRD Jabar saba desa menelusuri fasilitas public, asset pemerintahan dan koordinasi pemerintahan di daerah-daerah yang dikunjungi, yang dilaksanakan Sabtu malam (20/7) di Ruang Serba guna villa Jaya Sakti Ranca Buaya Garut Selatan Kabupaten Garut.
Kegiatan ekspose yang dilakukan secara santai dan informal tetapi serius ini dihadiri anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jabar, dipimpin Ketua DPRD Irfan Suryanagara, Rudi Harsa Tanaya, UU Rukmana, Komaruddin Taher, Pimpinan Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat, serta pimpinan OPD terkait, diantaranya Kepala Dinas Bina Marga Goentoro, Kadis Perikanan dan Kelautan Ahmad Hadadi, Kepala Bakorwil (BKPP) Wilayah Garut dan sekitarnya, Ruhiyat.
“Kita harus memfungsikan kembali Bakorwil, bakorwil tidak hanya tahu informasi bina marga saja, Perikanan saja, tetapi seluruhnya, bakorwil harus tahu berapa kurang ruang kelas untuk SD, dan SMP, berapa kekurangan Puskesmas, dan tentu saja harus bakorwil dulu baru dinas teknisnya, sehingga nantinya Bakorwil Mitra DPRD bukan hanya mitra Komisi A, fungsinya pelaporan evaluasi dan sebagainya, bukan hanya pemerintahan saja ini yang harus kita sikapi,” kata Irfan.
Untuk itu irfan meminta Bakorwil untuk mempersiapkan SDM-SDM nya sehingga bisa memberikan laporan-laporanya kepada DPRD. “Bakorwil adalah perpanjangan kami di daerah, bakorwil adalah yang sehari-hari bergaul dengan Bupati, Camat, dan Kades sehingga tahu semuanya, jadi Bakorwil bukan tempat untuk stop sementara menunggu sesuatu,” tegas Irfan. (hermanto)
