*Administrasi Jangan Jadi Alat Legitimasi*
Silaen mengingatkan, masalah menjadi semakin serius apabila setiap dugaan pelanggaran selalu dicari jalan keluar melalui alasan administratif. Administrasi penting dalam negara hukum, namun tidak boleh digunakan untuk menghapus substansi persoalan.
“Jika sebuah tindakan secara substansial bermasalah, kemudian prosedurnya diubah atau dicari celah administratif agar terlihat seolah-olah sah, maka yang terjadi bukan penegakan hukum, melainkan legalisasi terhadap penyimpangan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya membedakan antara kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Sebuah keputusan dapat saja tampak memenuhi dokumen administratif, tetapi tetap harus diuji dari aspek kewenangan, konflik kepentingan, proses pengambilan keputusan, kepentingan publik, dan kesesuaiannya dengan hukum. POJK Nomor 17 Tahun 2023 sendiri menempatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagai prinsip dasar tata kelola bank.
