Silaen menegaskan, demokrasi tidak cukup hanya memiliki pemilu, lembaga negara, undang-undang, dan aparat penegak hukum. Demokrasi membutuhkan keberanian institusional untuk menegakkan batas kekuasaan.
“Perbankan harus tetap profesional. Regulator harus independen. Pejabat harus tunduk pada kewenangannya. Aparat penegak hukum harus bekerja tanpa tebang pilih. Dan setiap pelanggaran harus mendapatkan konsekuensi berdasarkan hukum yang berlaku. Sebab jika pelanggaran terus dibiarkan, yang rusak bukan hanya satu institusi. Yang rusak adalah budaya hukum negara,” pungkasnya.
Dan ketika budaya hukum telah rusak, kekuasaan tidak lagi bertanya “Apakah tindakan saya sesuai hukum?”, melainkan mulai bertanya “Bagaimana hukum bisa dibuat sesuai dengan tindakan saya?”. Di situlah, menurut Silaen, alarm demokrasi seharusnya berbunyi paling keras. (Red).
