“Pejabat negara bukanlah hukum. Pejabat negara adalah pemegang kewenangan yang dibatasi oleh hukum. Ketika kewenangan dipakai seolah-olah dirinya adalah hukum, di situlah negara hukum mulai mengalami kerusakan,” tegas Silaen.
*Perbankan Bukan Milik Kekuasaan*
Silaen menjelaskan, sektor perbankan memiliki posisi strategis karena menyangkut kepercayaan masyarakat, stabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan dana publik maupun privat. Regulasi OJK menempatkan independensi sebagai salah satu prinsip utama tata kelola bank, yang berarti pengelolaan bank harus dilakukan secara mandiri, profesional, serta bebas dari benturan kepentingan dan tekanan pihak mana pun.
“Apabila terdapat tekanan eksternal terhadap keputusan perbankan—apalagi jika berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan politik atau jabatan negara—persoalannya tidak boleh semata-mata dilihat sebagai urusan internal bank. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah keputusan tersebut lahir dari prosedur hukum dan analisis profesional, atau karena adanya tekanan kekuasaan?” ujarnya.
