“Kasus KM 50 adalah luka besar dalam demokrasi dan hak asasi manusia kita. Hingga kini belum ada penyelesaian yang memuaskan publik. Bahkan pelanggaran HAM berat itu terkesan ditutupi,” kritik Muslim.
Ia juga menyinggung berbagai kegagalan Polri dalam menangani kerusuhan suporter di Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang, serta isu ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus besar lain seperti pembunuhan Brigadir Yosua oleh eks Kadiv Propam Ferdy Sambo.
“Kasus Sambo adalah potret buruk bagaimana kekuasaan di dalam tubuh Polri bisa berjalan brutal dan nyaris di luar kontrol,” tegasnya.
Menurut Muslim Arbi, Presiden Prabowo harus menunjukkan keberanian politik dengan melakukan pergantian Kapolri demi membuka era baru reformasi di tubuh kepolisian. “Jika Presiden ingin membuktikan bahwa hukum tidak tunduk kepada kekuasaan lama, maka langkah pertama adalah mengganti orang yang menjadi simbol kekuasaan lama itu,” jelasnya.
