“Kami di lapangan, melakukan kunjungan ke berbagai tempat mau pun komunitas, dalam pelaksaan vaksinasi ada yang dilaksanakan pemerintah. Ada juga masyarakat, termasuk komponen vertikal, TNI, Polri dan lainnya,” katanya.
“Setelah mendapat informasi dari BPK, ada terkait catatan vaksin dan logistik, lalu pelayanan vaksinasi yang belum sesuai, kemudian SOP tentang edukasi dan sosialisasi tentang protokol kesehatan pasca vaksinasi belum disusun, Ini menjadi bahan kami di Dewan untuk melakukan supervisi atau pengawasan,” lanjutnya. (Putri)
Page 6 of 6
