Bandung BEDAnews.
Ada perbedaan yang sangat mencolok dan signifikan, jauhnya ibarat jarak Langit dan dasar sumur (Bumi) peran dan fungsi keberadaan Alat Kelengkapan DPRD berupa Badan kehormatan (BK) yang ada di DPRD dengan lembaga sejenis yang ada di DPR RI sangat jauh berbeda, keberadaan BK di DPRD itu suatu yang dilematis dan kita ini belum punya kode etik!
Demikian dikatakan Ketua Badan kehormatan DPRD Jawa Barat H. Ricky Kurniawan, Lc. Kepada BEDAnews diruang kerja Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Jl. Diponegoro 27 Bandung. Rabu (27/8)
“Kita banyak dapat laporan dari masalah kehadiran hingga permasalahan moral, dan orang berharap seolah BK penindak. “BK (Badan Kehormatan) di DPRD bukan penindak ! jangan samakan BK DPR RI dan DPRD jauh beda antara langit dan dalamnya sumur (bumi),” ungkap Ricky
Hal ini dikatakan Kandidat ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar untuk periode 2014-2019 ini, terkait dengan permasalahan-permasalahan dan apa tantangan yang harus dihadapi anggota DPRD Jabar periode selanjutnya.
Sebagai mantan ketua Komisi A Ricky yang akan dilantik kembali pada 1 September ini, mengungkapkan permasalahan asset yang harus jadi perhatian. Permasalahan asset itu tetap harus jadi hal yang kita konsern, banyak permasalahan di bogor, dan bukan hanya di bogor saja tanah-tanah provinsi yang terlantar, padahal sebenarnya bisa kita gunakan, apakah itu untuk pinjam pakai, hak guna pakai, jangan sebentar-sebentar jual itu asset, nanti bisa-bisa hilang itu nanti asset pemprov. Asset provinsi yang seyogyanya bisa dimanfaatkan oleh Desa. “Gak ada ruginya toh, kembalinya ke rakyat juga.!”
penanganan masalah alih fungsi lahan juga jadi sorotran ketua ikatan Alumni Timur tengah ini, salah satunya alih fungsi sawah yang jadi lahan industry, setu juga , ini tumpang tindih satu sisi bentrok dengan perda, tapi dari daerah nyatanya dia juga dapat ijin, itu juga harus diperketat lagi sesuai dengan peraturan.
Dalam masalah anggaran Ricky melihat harus ada upaya untuk mengoptimalkan fungsi anggaran kabupaten/kota kemudian APBD provinsi. “kita masih melihat di beberapa mata anggaran itu tumpang tindih, tidak efektif.”
Kalau kita bisa bersepakat untuk melakukan role sharing, yang tentunya dipayungi hukum, tentunya tidak akan ada tumpang tindih, efisien, efektif juga jauh dari potensi korupsi, kira-kira begitu.ulas Ricky.@hermanto
