Namun dikarenakan dugaan informasi tersebut tercatat dari tahun 2019, awak kapal yang dipekerjakan saat itu telah meninggalkan kapal dan pulang ke negaranya masing-masing.
Oleh karena itu, badan yang memberikan laporan dimaksud diminta untuk memberikan bukti spesifik atas kasus tersebut agar penyelidikan yang bermanfaat dan bermakna dapat dilakukan sesegera mungkin dan dapat secara efektif melindungi hak dan kepentingan awak kapal.
Sementara itu, Komunitas Masyarakat Sipil meminta adanya Undang-Undang yang mewajibkan kapal ikan perairan laut lepas untuk memasang Wi-Fi dan melindungi hak penggunaannya secara wajar. Di sisi lain, Ditjen Perikanan Taiwan menyadari pentingnya komunikasi awak kapal di tengah laut.
Disebutkan pula bahwa, sejak 2022 telah diberikan subsidi untuk biaya peralatan Wi-Fi dan biaya komunikasi serta mendorong kapal ikan perairan laut lepas untuk mengizinkan awak kapal menggunakan Wi-Fi dan bersama awak kapal serta kelompok industri mendiskusikan perumusan pedoman penggunaannya yang relevan.
