Bandung, BEDAnews.com – Kawasan Bandung Utara yang meliputi wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan kota Cimahi dengan luas mencapai 39 ribu hektare, dari luasan tersebut 10 ribu ha diantaranya merupakan lahan kritis yang ada di kawasan hutan, sementara lahan kritis KBU yang ada di luar kawasan hutan luasnya mencapai 28 ribu ha.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Ir. Epi Kustiawan, M.P., kepada wartawan dalam program JAPRI (Jabar punya Informasi) di lobby Museum Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (11/12/2019).
Selain kawasan KBU, Epi juga menyebutkan lahan lahan kritis di sepanjang hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. DAS Citarum luasnya 600 ribu hektare dari Cisanti sampai Muara Gembong, Bekasi dan lahan kritisnya ada 199 ribu hektare yang terbagi dalam beberapa hulu DAS.
Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengembalikan lahan lahan kritis tersebut menjadi hijau kembali, melalui Program Gerakan Nasional menanam 25 juta pohon di lahan kritis di wilayah Jabar pada 2020.
“Dibutuhkan 24 juta bibit pohon untuk memulihkan lahan kritis yang ada di sepanjang DAS Citarum,” katanya.
Disebutkannya juga, lahan kritis yang ada di DAS Citarum, mencapai kurang lebih 77 ribu hektare yang terdiri dari 15 ribu hektare merupakan lahan di dalam kawasan hutan dan lahan di luar kawasan hutan sekitar 61 ribu hektare yang dimiliki oleh masyarakat.
“Alhamdulillah saat ini sudah terkumpul 21,7 juta pohon. Sehingga kalau Pak Gubernur targetkan 25 juta, Insya Allah akan tercapai,” ujarnya.
Menurut Epi, sebenarnya pada awal tahun depan pencanangan penanaman 25 juta pohon di seluruh lahan kritis di Jawa Barat, namun ternyata hingga saat ini pohon yang terkumpul sudah cukup banyak.
Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyebutkan, Kawasan Bandung Utara tidak bisa dilepaskan dari Cekungan Bandung.
“Hingga saat ini sedikitnya ada 176 pengambil air tanah di kawasan Kabupaten Bandung Utara khususnya ini untuk komersial. Walaupun, Pergub 31 Tahun 2006 ada zonasi. Yakni, zona rusak, merah, dan aman,” katanya.
Menurut Bambang, untuk mengendalikan air tanah pihaknya mempersyaratkan agar pengambil air tanah harus membangun sumur imbuhan dan untuk mengambil air tanah di zona tertentu.
“Kami juga mendorong pengambil air tanah membayar kewajibannya,” kata Bambang. @her
