Emmy pun berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan para perempuan usaha kecil, ultra mikro.
“Tapi yang perlu disoroti adalah memperbanyak program peningkatan kapasitas keterampilan digital kepada PUKM khusus perempuan. Selama ini dari pemerintah umum saja. Jadi intervensi programnya tidak boleh netral gender atau umum, dia harus memporsikan lebih besar ke kelompok perempuan. Karena yang kecil-kecil ini, PUK (pelaku usaha kecil) ini perempuan. Kalau yang menengah ke atas laki-laki mendominasi. Tapi yang kecil ini, 60 persen perempuan,” ungkapnya.
ASPPUK berharap, pemerintah bisa membuat kebijakan, program kegiatan dan mengalokasikan anggaran bagi pemberdayaan ekonomi yang responsive gender.
“Membuat kebijakan tidak boleh netral gender. Kalau responsive gender, dia akan melihat pelaku usaha ini lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan,” pungkasnya. (Van).
