Salah satu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, yang juga Koordinator Komisi B, menegaskan bahwa, hasil pertemuan dengan para demonstran akan dijadikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta. Evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD dianggap perlu dilakukan agar pengelolaan keuangan dan aspek lainnya lebih transparan.
Dalam konteks kabar keberangkatan direksi TransJakarta ke Bali di tengah kondisi Jakarta yang bergejolak, persoalan ini tidak hanya menyentuh ranah manajerial, tetapi juga berimplikasi politis. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta maupun DPRD bisa terkikis, sebab publik menuntut BUMD dikelola secara profesional dan berorientasi pada pelayanan, bukan pada kenyamanan segelintir pejabat.
Karena itu, DPRD DKI melalui Komisi B perlu mendesak klarifikasi terbuka dari direksi TransJakarta sekaligus mengevaluasi apakah tindakan tersebut melanggar prinsip kepatutan. Jika terbukti, rekomendasi sanksi, bahkan pemberhentian Direksi, dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
