Menariknya, dorongan untuk tidak terjebak dalam dikotomi kaku antara “tradisional” dan “modern” ini sebetulnya memiliki dasar metodologis dalam pemikiran Islam klasik. Syekh Jalaluddin al-Suyuti dalam karya sosiologi hukumnya, al-Asybah wa al-Nazha’ir (Kairo: Dar al-Salam, 2004, hlm. 158), menegaskan kaidah al-‘adatu muhakkamah—bahwa adat istiadat dan tradisi sosial yang baik dapat dijadikan pijakan hukum selama tidak bertabrakan dengan prinsip utama. Artinya, modernisasi administrasi dan teknologi dalam NU bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bentuk adaptasi tradisi itu sendiri demi kemaslahatan publik.
Perspektif Barat pun melihat fleksibilitas ini secara unik. Sosiolog Jerman Max Weber dalam Wirtschaft und Gesellschaft (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1922, S. 140) memetakan transisi otoritas dari bentuk “kharismatik” dan “tradisional” menuju bentuk “legal-rasional.” NU hari ini tampak menguji teori Weber tersebut: ia tidak menggantikan otoritas kharismatik kiai dengan birokrasi dingin, melainkan mencoba mengawinkannya.
