KAB. BANDUNG || bedanews.com — Bertempat di GOR Kelurahan Rancaekek Kencana, Jalan Raya Teratai Raya Blok 12 Komplek Bumi Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Jum’at 16 Desember 2022, beberapa orang anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, menjadi nara sumber Sosialisasi Persertifikatan Lahan Pemkab Bandung.
Para anggota Komisi A tersebut, yaitu, Acep Ana dari Fraksi PKB, Riki Ganesa dari Fraksi Golkar, dan Juwita dari Fraksi PDI Perjuangan. Memberikan penjelasan kepada undangan seputaran tanah milik Pemkab Bandung dan peran Kepala Desa dalam upaya percepatan persertifikatan tanah itu.
Usai melaksanakan kegiatan, Acep Ana, saat diwawancarai mengatakan, bahwa keberadaan aset lahan merupakan sudah menjadi salah satu bagian dari catatan BPK/KPK, untuk itu perlu segera dilakukan pengamanan aset agar bisa jelas kepemilikannya.
Ia mengakui, tidak mudah untuk melakukan pengamanan karena pendataannya harus akurat. Jangan sampai di kemudian hari ada yang menuntut karena ada mempunyai sertifikat kepemilikan lain. “Makanya peran Kepala Desa untuk pengamanan aset dan mempercepat persertifikatan tanah milik Pemkab Bandung sangat dibutuhkan sekali,” katanya di lokasi.
Kegiatan yang menghadirkan perwakilan dari Disperkimtan dan ATR/BPN itu, ditambahkannya, sebagai sosialiasi Peraturan Kementerian ATR/BPN Nomor 18 tahun 2021 yang diharapkannya bisa segera terealisasikan dengan baik. Mengingat saat ini ada 300 bidang tanah yang terdata dan belum bersertifikat.
Namun persertifikatan itu, menurutnya masih terkendala, karena status tanah itu masih belum jelas kepemilikannya. Bisa saja merupakan tanah carik atau sebaliknya. Untuk eksistensinya itu jelas peran aktif Kepala Desa sangat diperlukan sekali untuk melakukan pendataan.
“Dengan begitu, tidak akan lagi terjadi gugatan. Karena sudah jelas status dan kepemilikannya,” pungkasnya.***
