Cimahi, BEDAnews
Sejak 2008, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik, namun sangat ironis, para anggota DPRD Kota Cimahi tak tahu dan sulit untuk mengakses Data APBD yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, padahal APBD merupakan dokumen publik.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi Nurhasan membenarkan hal itu. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan dan anggaran yang ada dimasing-masing SKPD, jangankan masyarakat umum, anggota DPRD saja tidak mengetahui dan diberikan data RKA.
“Kami memang sejak lama tak tahu RKA di masing-masing SKPD, padahal sebelum menjadi RKA, seluruh kegiatan dan anggaran yang diajukan kepada DPRD, setelah disetujui oleh dean, kami banyak tidak tahu seperti apa RKA yang sudah dibahas dengan dewan, “ katanya, Kamis (6/12).
Dengan kondisi tersebut, DPRD yang memliki tiga fungsi pengawasan, legislasi dan bujeting tak bisa mengukur kinerja dari masing-masing SKPD. Hal itu sudah berlangsung sejak lama. Padahal, SKPD saat pembahasan KUA PPAS pada APBD murni dan APBD perubahan, sebelumnya meminta persetujuan dewan melalui Badan Anggaran (Bangar) DPRD. “Bagaimana kami bisa mengukur kinerja SKPD, sedangkan RKAnya saja kami tak diberi baik setelah APBD disahkan ataupun saat evaluasi kinerja,” tuturnya heran.
Idealnya, kata Nurhasan, masyarakat bisa mengetahui APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di kota Cimahi. Sebab, dana APBD merupakan uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak dan retribusi yang dipungut pemerintah. Jadi sewajarnya jika masyarakat, apalagi para anggota dewan mengetahui dokumen APBD.
Dia berharap kepada pimpinan dewan ataupun sekretariat DPRD agar dalam pembahasan evaluasi kinerja atau pembahasan di bangar, para anggota DPRD diberikan bahan berupa dokumen APBD ataupun RKA, sehingga fungsi pengawasn yang dimiliki DPRD bisa dijalankan dengan optimal.
“Kami sejak lama selalu menanyakan hal itu, namun sudah bertahun-tahun tak pernah ada realisasinya, jangan sampai dewan hanya melakukan persetujuan saja dalam rapat paripurna, namun setalah disetujui, kami tak diberitahu,“ katanya.
APBD merupakan dokumen publik, dan masyarakat berhak tahu untuk apa dan digunakan apa saja, uang pajak dan retribusi yang dibayarkan kepada pemerintah. Dengan begitu, pemerintah daerah sudah menjalankan prinsip clean governance dan tranparansi. (Bubun)
