Melalui penandatanganan Pakta Integritas tersebut, Kejati Sulawesi Utara menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pengawasan berbasis legal audit terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional.
Pengawasan tersebut bertujuan mempersempit ruang terjadinya tindak pidana korupsi, maladministrasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.
Dengan dukungan fungsi intelijen penegakan hukum, Kejati Sulut berharap pelaksanaan program pembangunan di sektor pendidikan dapat berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mengawal keberhasilan proyek-proyek strategis nasional melalui penguatan fungsi pencegahan, sehingga setiap rupiah anggaran negara dapat dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (Red).
