Melalui skema Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan berperan memberikan pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, dengan tujuan meminimalkan potensi penyimpangan tanpa menghambat percepatan pembangunan.
Sesuai arahan Kepala Kejati Sulawesi Utara, keterlibatan Korps Adhyaksa dalam PPS merupakan implementasi pendekatan penegakan hukum yang lebih mengedepankan mitigasi risiko hukum dibandingkan langkah represif.
Pengamanan dilakukan melalui mekanisme early warning system, sehingga setiap potensi persoalan hukum dapat diidentifikasi lebih dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang merugikan keuangan negara.
Pendekatan tersebut juga diarahkan untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
