Bandung BEDAnews.com
Undang-undang mewajibkan 10 persen dari alokasi anggaran APBD untuk bidang perekonomian atau yang menjadi garapan Komisi II DPRD Provinsi, tetapi dalam pelaksanaan tidak seluruh alokasi anggaran tersebut menjadi garapan Komisi II.
Sebagai mana diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Ir. Ridho Budiman Utama kepada BEDAnews.com di Bandung Sabtu (10/10/2015)
Anggaran ekonomi 10 persen itu masih samar, karena 10 persen untuk bidang ekonomi itu termasuk didalamnya infrastruktur perekonomian, kalau infra struktur perekonomian berarti irigasi, jalan ke sentra produksi dan itu adanya di Komisi IV…
Dilingkup pertaniannya sendiri di Komisi II belum mencapai 10 persen. bahkan kalau dibandingkan dengan anggaran tahun lalu, ada beberapa yang turun padahal harusnya naik kalau ingin mencapai 10 persen.
“Kita juga belum bisa menetapkan secara tegas, bahwa lingkup pertanian (ekonomi) itu harus berapa persen, karena adanya infra struktur pertanian tadi, bisa jadi kalau diperbesar lebih dari 10 persen, tetapi yang gedenya jalan, yang ngurusnya nanti komisi IV.”kata Ridho
Sementara mengenai ajuan anggaran untuk 2016 sendiri Ridho menyatakan, Ajuan Anggaran yang terbesar di komisi II tahun kemarin itu ada di dinas perindustrian perdagangan sampai Rp. 90 M, tetapi ternyata sekarang turun ke Rp. 67 M angkanya hampir 20 M dibandingkan kemarin , tetapi belum bisa membandingkan karena dari pusat juga ada anggaran, seperti perkebunan dapat bantuan dari pusat tahun ini Rp. 60 M untuk tahun 2016, dan kita belum bisa membandingklan dengan yang lainya.
Dikatakannya. Anggaran ekonomi komisi II bahkan belum mencapai 10 persen, meskipun mereka sebenarnya sudah mengusulkan tetapi karena kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, apalagi tahun depan kita akan menghadapi PON yang konon biayanya sampai Rp. 2.2 t itu.@her
