Kini, mari kita bahas mengenai pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP saat itu, Hasto Kristiyanto. Beliau adalah tokoh penting dalam partai besar dan memiliki peran strategis dalam dinamika politik nasional. Jika perkara hukum yang menjeratnya dinilai sarat muatan politis, maka amnesti dapat berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi nasional, sekaligus meredakan ketegangan politik pascapemilu.
Amnesti juga dapat dipandang sebagai bentuk koreksi atas proses hukum yang dinilai bermasalah, termasuk jika terdapat indikasi kriminalisasi terhadap oposisi atau pelanggaran prinsip due process of law.
Dalam konteks demokrasi, langkah tersebut dapat dimaknai sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap keadilan substantif.
Sementara itu, pemberian abolisi kepada Thomas Lembong juga memiliki dasar rasional yang kuat. Rujukannya tetap sama, yakni berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
