Namun, kemitraan tersebut harus tetap mengedepankan profesionalisme serta kepentingan masyarakat. Media tidak hanya bertugas menyampaikan program pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan objektif.
“Media juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang kritis, objektif, akurat, dan berimbang,” kata Ratna.
Ia menegaskan bahwa, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan insan pers penting untuk mendukung pembangunan daerah. Meski demikian, kemitraan tidak boleh mengurangi independensi media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Usai pelantikan, pengurus AMKI Musi Rawas dituntut merealisasikan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.













