Jika M. Amin Rais memberi signal kepada Pimpinan MPR RI untuk kembali kepada UUD 1945 asli, tentu hal itu tidak salah, tergantung kesepakatan seluruh stakholder mulai Pimpinan dan Anggota MPR RI, Pimpinan Partai Politik dengan melibatkan kalangan Akademisi yang menguasai permasalahan konstitusi negara. Kalau toch ada keinginan untuk kembali ke UUD 1945 maka yang perlu dilakukan pembatasan kekuasaan negara dan tanggung jawab presiden. Bila kekuasaan negara dan presiden tidak dibatasi bisa menimbulkan kekacauan konstitusi.
Olehnya, sebelum presiden baru dilantik 20 Oktober 2024 ada baiknya hal ini dikonsultasikan dengan presiden Joko Widodo dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Andai benar hendak kembali ke UUD 1945 asli maka presiden dan wakil presiden 2024-2029 terikat dengan konstitusi asli (UUD 1945).
