“Tidak perlu mencatut nama organ lain seperti GSNI, GMNI maupun Pemuda Marhaenis dalam melakukan transaksi politik yang rawan terjadinya jual beli kepentingan dengan pihak ketiga. Sebab, dalam kenyataannya semua itu tidak benar sama sekali,” ujarnya melalui keterangan resminya, Senin (15/1/24).
Menurut dia, Marhaenisme mengajarkan Sosio Demokrasi. Demokrasi yang beradab, berbudaya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan keadilan sehingga Etika dalam berpolitik tetap harus dipegang teguh.
“Jangan abaikan etika politik atau hanya sebagai “ndhas mu”,” tegasnya.
Masih kata dia, Pilpres baginya, Front Marhaenis Yogyakarta bukanlah sekedar mencari sosok pemimpin, tetapi pemimpin Marhaenis, yang mau dan mampu melaksanakan ajaran Marhaenisme, khususnya dalam memperjuangkan nasib kaum Marhaen.
