*_Sehingga andai ditemukan kelalaian (culfa) pada pelaksanaan TAP MPR XI/98 menjadi beban moralitas oleh semua pemerintahan pasca 1998 Megawati dan SBY (orde reformasi)._*
Sehingga boleh dinyatakan, TAP MPR RI No. XI pada tahun sejak berlaku sudah dapat dianggap selesai dilakukan. Terlebih almarhum Soeharto telah meninggal dunia sehingga memenuhi asas dan teori hukum pidana tentang hapusnya tuntutan delik yang dilakukan, clear sesuai asas menurut pasal 77 KUHP dan mutatis mutandis TAP. MPR RI XI pasal 4 dengan sendirnya tidak berlaku lagi, selain cacat formal sehingga menjadi cacat pelaksanaannya, jika ada pihak pihak yang mencoba menyinggung atau berusaha mengkait-kainnya kembali, absolut adalah kekeliruan, selain melanggar HAM. Dan selebihnya oleh sebab hukum TAP MPR No. XI 1998 ini khususnya merupakan ranah hukum pidana yang harus berkepastian (rechtmatigheid) selain berfungsi utama demi keadilan (gerechtigheid). Namun nyatanya tidak dilakukan serta bertentangan dengan banyak kenyataan yang ada dan berlangsung. Sehingga MPR RI masa bakti 2024-2029 memiliki tanggungjawab moralitas dan sejarah hukum mencabut TAP MPR RI Nomor XI/1998 tersebut.
