Lalu pertanyaannya keberlakuannya sampai kapan, sementara dan praktiknya TAP XI ini realitas disfungsi, bahkan jika diseksamai diantaranya para personal individu pada frase *kroni* justru sah mendirikan partai, dan Presiden RI saat ini merupakan bagian daripada pasal dimaksud termasuk lainnya bahkan diantaranya pada tahun 1999 sampai dengan 2004 para kroni almarhum presden Soeharto merupakan anggota legislatif, contoh Akbar Tanjung dan kawan kawan.
Sehingga, bisa diprediksikan TAP MPR XI/1998 diterbitkan bernuansa rasa sentimen dan penuh dendam dan obscur, sehingga implikasinya obscur (kabur), dan hanya ditujukan kepada segelintir orang (spesial dan khusus namun jamak dan tidak jelas, *bukan kepada sebuah kelompok yang diketahui terorganisir atau terstruktur dan sistimatik dan masiv,* serta pastinya negara gagal melaksanakannya, terkecuali melahirkan UU RI No. 28/ 1999 dan sampai saat ini belum pernah digunakan, oleh sebab terbitnya UU. Tentang KPK dan UU. Tentang TIPIKOR dan fakta sejarah hukum dan politik justru pihak utama *_”yang memaksakan reformasi”_* menjadi kepala negara pada 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 serta tidak menggunakan kekuasaannya secara tegas, merujuk TAP MPR RI Nomor XI/1999 bahkan cenderung mengabaikannya, bahkan Megawati sempat berpasangan dalam pilpres 2009 dengan keluarga almarhum Soeharto. Dan terlebih aktivis yang gencar memperjuangkan reformasi saat ini sudah berada didalam kebinet Prabowo (Budiman Sudjatmiko).
