Ciamis, BEDAnews.com
Inventarisasi alih kelola SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi di kabupaten Ciamis dihadapkan pada kendala teknis nyaknya tenaga pengajar yang belum Sarjana dan belum adanya SMA/SMK di tingkat kecamatan.
Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPRD Jabar KH. Chumaidy yang mengungkapkan hasil kunjungan kerja Komisi V Ke Kabupaten Tasik dan Ciamis dalam upaya DPRD mendorong optimalisasi alih kelola SMA/SMK ke Provinsi.
Dikatakan, Hambatan inventarisasi alih kelola SMA/SMK di Kabupaten Ciamis bermuara pada kendala teknis dengan banyaknya tenaga pengajar honorer yang tidak sebanding dengan tenaga pendidik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sesuai standar pendidik yang seharusnya berlatar belakang dari kalangan sarjana.
“Hal ini menghambat pendataan ditingkat provinsi sebagai tenaga pendidik yang terdaftar sebagai PNS. Permasalahannya tenaga pengajar tersebut tidak sesuai standar pendidik yang seharusnya berlatar belakang dari kalangan sarjana.”
Selain tenaga pengajar, asset fisik SMA/SMK di Kabupaten Ciamis masih terbatas ditingkat kabupaten, sedangkan ditingkat kecamatan belum ada SMA/SMK. Sehingga, kesiapan secara administrasipun belum dapat dilakukan lantaran belum adanya infrastruktur yang merujuk pada UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Ini menjadi persoalan karena persyaratan kebijakan pusat yang mengharuskan seperti itu,” katanya.
Komisi v akan terus memperjuangkan dan mendorong agar kabupaten kota terus memperbaharui asset SMA/SMK yang dimiliki untuk diinventarisasi. Sehingga pada pelaksanaannya pada 2017 mendatang, Jabar menjadi provinsi yang paling siap dengan alih kelola SMA/SMK .@herz













