“Pengawasan boleh dan memang itu tugas BPD, tetapi harus objektif, berbasis data, serta sesuai regulasi. Berikutnya harus konstruktif sebagai wujud pengawasan,” katanya.
*ABPEDNAS Dorong Penguatan Kapasitas BPD*
Ketua ABPEDNAS Kabupaten Demak, Muhammad Ali Maskun, SH, MH mengatakan, organisasinya menjadi wadah bagi anggota BPD untuk berkomunikasi, bertukar informasi, serta meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas.
“ABPEDNAS juga berperan sebagai wadah aspirasi bagi anggota BPD sekaligus mendorong penguatan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran Desa,” ujarnya.
Menurut tokoh Muda Kota Wali tersebut, sinergi antara BPD, pemerintah daerah, Kejaksaan dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan, serta keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.
