“Pengawasan pemerintahan Desa kini tidak hanya mengandalkan mekanisme konvensional. Pemkab Demak bersama Kejaksaan Negeri Demak juga meminta BPD semakin aktif memanfaatkan aplikasi Jaga Desa untuk memperkuat pengawasannya, guna memastikan tata kelola pemerintahan Desa berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya
Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan fungsi pengawasan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPD, pemerintah Desa, masyarakat dan Kejaksaan.
Milono menegaskan, BPD memiliki posisi penting dalam memastikan program dan pengelolaan anggaran Desa berjalan sesuai ketentuan.
“Pelaksanaan pemerintahan Desa membutuhkan suatu pengawasan oleh teman-teman BPD. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan Desa bisa berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan konflik,” katanya.
