Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan bahwa dalam negara hukum, semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin kecil ruang untuk meminta perlakuan istimewa. Kebiasaan memaklumi pelanggaran dengan dalih urusan pribadi secara perlahan akan menurunkan standar etika penyelenggaraan negara.
“Jabatan publik harus menjadi simbol integritas, bukan sekadar posisi kekuasaan. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan nama seseorang, melainkan wibawa hukum, marwah institusi, dan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
Page 5 of 5
