Jakarta, BEDAnews.com
Aktivis Gerakan Antikorupsi lintas Perguruan Tinggi mendatangi gedung KPK, Kamis (11/2/2016). Mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sekarang sedang digodok di DPR.
Menurut Rudi Johanes, Pengajuan revisi UU KPK semakin memperkuat bukti bahwa korupsi di Indonesia adalah korupsi struktural, akar dari korupsi struktural tersebut justru adalah wakil rakyat dan partai politik, kata Rudi Johanes.
Menurutnya, Merevisi UU KPK, apalagi tujuanya semangatnya melemahkan kewenangan, ini bentuk nyata mengkhianati Undang-Undang Dasar tahun 1945. “Kita mengingatkan anggota DPR bahwa korupsi merupakan ancaman utama bagi kelangsungan hidup berbangsa. Upaya para politisi dan partai politik mengajukan revisi UU KPK tersebut adalah bukti nyata keberpihakan para politisi dan partai politik tersebut dalam mendukung korupsi. Jelasnya untuk meluluhlantahkan negara Republik lndonesia," ucapnya.
Rudi menilai, ada kelemahan yang sangat mendasar di DPR dalam menganalisis sehingga revisi UU KPK dimasukkan dewan ke dalam skala prioritas legislasi nasional. Sebelum ini tujuan atau pemikiran anggota DPR bahwa revisi ini untuk membuat KPK lebih kuat,itu tidak benar, bohong belaka. Soalnya kata Rudi, selama ini kinerja KPK sudah efektif.
“Maka kami dari Gerakan Anti korupsi lintas perguruan tingi dengan tegas menolak revisi UU KPK. Kami menentang dengan keras setiap upaya untuk melemahkan KPK sebagai salah satu elemen Trisula Penegak Hukum dan menentang keras setiap upaya mendukung dan menyelamatkan para koruptor dan pelaku kejahatan terorganisir dari jeratan hukum," katanya.
Selain itu, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bertindak secara tegas menolak DPR melanjutkan revisi. Presiden, harus meminta DPR membatalkan revisi. (AN)












