Algoritma sebagai Kuasa Baru
Ia mengungkapkan bahwa Algoritma bekerja sebagai “penjaga gerbang” yang menentukan apa yang kita lihat, baca, dan percayai. Kapital besar mengendalikan platform, sementara kepentingan politik memanfaatkan pola interaksi digital untuk membentuk opini publik. Kita sering lupa bahwa informasi digital bukan hanya data, tetapi komoditas dan instrumen kuasa.
Hoaks sebagai Komoditas
Lebih jauh Prof.Lilis menerangkan penyebaran disinformasi menjadi industri yang menguntungkan, dan berita palsu dijadikan pekerjaan profesional dengan tarif tertentu. Di sinilah demokrasi digital terjebak, rakyat bukan lagi pemilik narasi, melainkan target dari industri disinformasi.
“Negara memiliki kewajiban melindungi warganya dari ancaman hoaks, ujaran kebencian, dan eksploitasi data pribadi. Namun, sejarah politik menunjukkan bahwa kuasa negara sering kali tergoda melampaui batas perlindungan dan menjadi pengendali informasi yang bisa mengancam kebebasan sipil.” ucap Prof.Lilis yang juga ketua Ketua MES ( Masyarakat Ekonomi Syariah ) Kota Bandung. Jumat,(12/09)
