Sukabumi, BEDAnews.com
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, menginginkan adanya Perda (Peraturan Daerah) Kota Sukabumi, tentang Pemberdayaan dan Pendayagunaan Zakat, sebagai salah satu implementasi dan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun maksud dan tujuannya, seperti dijelaskan Ketua BAZNAS Kota Sukabumi, Ir. H. Fifi Kusumajaya. M.M., untuk meningkatkan penerimaan zakat profesi dan zakat mal di Kota Sukabumi.
Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran para PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, untuk senantiasa membayar zakat profesi secara rutin setiap tahun, serta seluruh warga masyarakat yang mampu untuk senantiasa membayar zakat mal secara rutin setiap tahun.
Berkaitan dengan hal tersebut, BAZNAS Kota Sukabumi akan berupaya optimal dan segera menyusun draf Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pemberdayaan dan Pendayagunaan Zakat, untuk diajukan kepada Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi, guna dibahas sekaligus ditetapkan menjadi Perda.
Diungkapkannya, sebagian besar PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, sudah secara rutin membayar zakat profesi setiap tahun. Namun untuk warga masyarakat yang mampu untuk membayar zakat mal, kebanyakan membayar dan menyalurkan zakatnya secara langsung kepada warga masyarakat yang tidak mampu, atau melalui ustaz, kyai dan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), tidak melalui BAZNAS.
Ketua BAZNAS Kota Sukabumi mengharapkan, dengan adanya Perda tentang Pemberdayaan dan Pendayagunaan Zakat, dapat meningkatkan penerimaan zakat di Kota Sukabumi, baik zakat profesi dari para PNS maupun zakat mal dari warga masyarakat. Adapun salah satu faktor yang menjadi penyebab masih kurangnya penerimaan zakat melalui BAZNAS ini, karena masih belum optimalnya penyaluran zakat profesi dari PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, serta banyaknya warga masyarakat yang mampu membayar zakat mal, dalam melakukan pembayaran dan penyaluran zakatnya tidak melalui BAZNAS.
Dijelaskannya, pembayaran zakat profesi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, biasanya dilakukan dengan cara dipotong langsung dari gaji oleh Bendahara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing, yakni sebesar 2,5 persen dari gaji pokok. Dijelaskan pula, membayar zakat bagi setiap umat Islam yang mampu hukumnya wajib, baik zakat profesi maupun zakat mal, serta dalilnya pun sudah sangat jelas dalam surat AL-Baqoroh ayat 110, yakni dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apabila umat Islam yang mampu tidak membayar zakat hukumnya dosa. (MYS)












