Ia menyontohkan banyak aduan masyarakat yang kebingungan terkait persoalan zonasi SMA di Kota Bandung yang tidak merata. “Memang ada sekolah swasta. Tetapi warga ini kan menuntut haknya untuk bisa masuk sekolah negeri. Makanya DPRD Kota Bandung melalui Pemkot meminta dana bantuan keuangan dari provinsi tujuannya bagi siswa yang tidak diterima di negeri, khususnya yang tidak mampu. Mereka harus sekolah swasta dan dibiayai pemerintah,” kata Achmad.
Ia menambahkan, banyak masyarakat yang tidak mampu belum memahami kondisi ini. Ada juga siswa yang dipaksakan daftar zonasi padahal bisa melalui jalur keluarga ekonomi tidak mampu.
Yang pasti, kata Achmad, Disdik Provinsi Jawa Barat dan Disdik Kota Bandung harus menjamin para siswa dari kalangan tidak mampu agar tidak dipungut biaya sepeser pun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Maka, bantuan keuangan dari Pemprov Jabar harus dimaksimalkan agar para siswa tak mampu mendapatkan pelayanan optimal dari sekolah.
