“Kalau di zaman Orde Baru eksploitasi dilakukan di darat (onshore), kita masih melihat adanya pembangunan pabrik, infrastruktur, lapangan kerja, dan multiplier effect bagi masyarakat lokal, meskipun kemiskinan dan konflik tetap tinggi. Namun sekarang, dengan eksploitasi offshore (lepas pantai), Aceh sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Ini jauh lebih kejam,” tegasnya.
Dr. Fachrul Razi memperingatkan bahwa, jika pola hubungan pusat-daerah ini terus berlanjut tanpa adanya reformasi kebijakan atau kompensasi yang adil atas eksploitasi offshore, maka narasi “Aceh menyumbang triliunan uang, tetapi mendapatkan kemiskinan dan pembodohan” akan terus menjadi luka sejarah yang sulit disembuhkan.
“Ia mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali tata kelola bagi hasil migas pasca-Otsus, agar kekayaan laut Aceh benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat Aceh, demi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan mutu pendidikan di Bumi Serambi Mekkah,” pungkasnya. (Red).
