Banjarmasin, BEDAnews.com
Sekjen DPP Partai NasDem Hj Nining Indra Saleh mengungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait kasus perjalanan dinas ke Surabaya anggota DPRD Banjar asal Partai NasDem Muhammad Fadli. Namun pihaknya masih belum memberikan sanksi, apalagi masih diproses di Badan Kehormatan Dewan. "Kami menghargai proses hukum asas praduga tak bersalah, terhadap kader NasDem Muhammadi Fadli. Ya, kalau beliau bersalah, tentu akan diberlakukan sanksi," katanya, usai mengikuti perayaan HUT RI ke-71 di kantor Pemenangan DPW Partai NasDem Kalsel, Rabu (17/8).
Dia menyebutkan, sanksi itu bisa saja diberikan berupa pembinaan atau pemecatan. "Saya akan bertemu dengan beliau, dan sanksi bisa dijatuhkan tergantung kesalahannya. Apalagi bergulir ke Kejaksaan, tentu kita menghormati semua proses hukum,” tutur mantan Sekjen DPR RI ini.
Senada itu, Ketua DPD NasDem Banjar Rizanie Anshari mengaku telah melakukan rapat pleno, namun tetap meminta pertimbangan DPP dan DPW. "Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tapi di Partai NasDem sangat tegas soal sanksi. Ya kalau salah, bisa diberhentikan," tandasnya.
Karena itu, DPD Partai NasDem Banjar telah mengeluarkan dua opsi yakni bisa mundur, dan bisa dipecat. "Kalau mundur dari DPRD, maka keanggotaan Partai NasDem tetap, namun jika dipecat tentu tidak lagi menjadi anggota DPRD sekaligus keanggotaan Partai NasDem hilang," ucapnya. (MN)












