Jakarta, BEDAnews.cm
Mabes Polri membongkar adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) memiliki jaringan di beberapa kota besar di Indonesia dan juga Malaysia, serta Singapura.
Dari pengungkapan tersebut 16 orang tersangka telah berhasil dilakukan penangkapan di 5 lokasi berbeda 14 orang diantaranya sudah ditahan oleh petugas dan 2 orang lainnya sedang dilakukan penyidikan. Dari 5 lokasi penangkapan tersebut petugas berhasil menyelamatkan 17 orang korban yang terdiri dari 3 orang korban di Medan, 9 orang korban di Riau 1 orang korban di Jatim dan 4 orang korban di Jateng.
1 orang korban yang berhasil diselamatkan di Jawa Timur diduga mengalami gangguan kejiwaan stress tinggi akibat disekap sehingga belum bisa dimintai keterangan mengenai keterlibatan tersangka. Korban tersebut kini sedang dirawat di RS. Bhayangkara Polda Jatim.
Pengungkapan kasus bermula saat tersangka BN merekrut salah seorang korban yang bernama YS dan telah diberangkatkan ke Malaysia pada 2 September 2015 lalu. Pada tanggal 9 Juli 2016, YS ditemukan gantung diri di Malaysia dan pada tanggal 13 Juli 2016 telah dilakukan outopsi oleh PDRM lalu dikembalikan ke pada keluarga di NTT.
Warga curiga adanya dugaan penjualan organ tubuh karena melihat bentuk sayatan di tubuh korban. kemudian tanggal 11 Agustus 2016 dilakukan bongkar kubur dan otopsi ulang dengan hasil tidak ada organ tubuh yang hilang.
Hasil penyelidikan diperoleh bahwa jaringan perekrut TKI di Indonesia khususnya di wilayah NTT didalangi oleh tersangka MD yang bekerjasama bekerja sama dengan tersangka EL yang merupakan pengendali jaringan di Singapura dan Malaysia.
Jringan NTT EL dibantu TP, NV, MR, NL dan BN, Jaringan Jatim Y dan S, Jaringan Jateng MD, Jaringan Riau GM dan MT, Jaringan Medan KA, R dan KH.
Ke-16 oarang tersangka tersebut dijerat dengan asal 4 UU RI No. 21 Tahun 20017 tentang Tindak Pidana Perdangan Orang (Human Trafficking) dan Pasal 102 ayat 1 huruf A UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan ancaman hukuman Pidana minimal 3 Tahun dan maksimal 15 Tahun. (Div.Humas Polri).












