Jakarta, BEDAnews.com
Bertempat di Tugu Proklamasi, kawasan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2016) malam, Lembaga Tinggi Masyarat Adat Republik Indonesia (Lemtari) sebagai organisasi yang mewadahi Lembaga-Lembaga Adat daerah yang ada di seluruh Indonesia dalam programnya menggelar malam renungan dan doa memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-71.
Acara malam renungan dan doa yang dilaksanakan oleh Lemtari ini dimulai pukul 22.00 dan berakhir sampai pukul 00.00 dini hari yang diikuti oleh seluruh pengurus Pusat Lemtari dan perwakilan dari beberapa propinsi yang hadir.
Menurut Ketua Umum Lemtari, Suhali Husein Datuk Mudo yang ditemui menjelang acara renungan, Lemtari lahir sebagai tempat atau wadah berkumpulnya lembaga lembaga adat di daerah dan sebagai perpanjangan tangan masyarakat adat yang ada di Indonesia.
“Sampai di usia negeri ini yang ke- 71 tahun belum ada wadah berkumpulnya lembaga adat secara nasional. Meskipun sudah ada lembaga adat di daerah-daerah seperti di Riau, Sumatera, Kalimantan, Papua dan Maluku namun secara nasional belum pernah ada,” ungkap Suhali kepada wartawan.
“Lembaga ini lahir dari kita untuk kita yang jelas Lemtari berdiri untuk kepanjangan tangan lembaga-lembaga adat di daerah dan kedepannya kami ingin mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai orang yang beradat,” tambahnya.
Lemtari lahir pada 6 Januari 2015, sedangkan elemen yang tergabung di dalam Lemtari adalah terdiri dari lembaga-lembaga adat dari sabang sampai Merauke dari Aceh sampai Papua. Selama ini Lemtari Pusat telah memiliki susunan pengurus terdiri dari 12 wakil ketua ada yang berasal dari Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi sampai Papua.
Bahkan kata Suhali, kami sebagai Ketua Umum berasal dari Riau sementara Sekjen dari Papua. Hal ini untuk mengembalikan dan memberdayakan ketetntuan-ketentuan hukum adat yang ada di daerah daerah seluruh Indonesia.
Perlu diketahui tambahnya, di dearh daerah itu sebenarnya terlalu banyak lembaga-lembaga adat namun belum pernah ada yang mempersatukan lembaga adat tersebut secara nasional. Oleh karena itu, Lemtari akan berupaya mempersatukan dengan menjabarkan tiga hokum yang ada di Indonesia, pertama hukum adat, kedua hukum agama dan tiga hukum pemerintah.
Terkait dengan budaya, sambung Suhali, bukan saya tak setuju dengan budaya tapi bagaimana Hukum adat kita itu yang mendidik masyarakat, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara berteman, bagaimana cara makan, sedangkan budaya itu kebiasaan. Disinilah hukum adat itu mengatur, jadi hukum adat mengatur kehidupan masyarakat sehingga ketika kita mampu memfungsikan hukum adat tersebut maka kita dapat juga mengantisipasi budaya dari luar (memfilter budaya asing). (M. Harun).












