• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, November 16, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป IPW: Pasca Rusuh Tanjungbalai, Elit Kok Salahkan Warga

IPW: Pasca Rusuh Tanjungbalai, Elit Kok Salahkan Warga

Asep Budi by Asep Budi
3 Agustus 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Dalam menyikapi konflik sosial yang terjadi akhir akhir ini, elit pemerintah maupun Polri jangan hanya menyalahkan masyarakat. Tapi juga harus mau dan mampu mengevaluasi kinerja, sikap dan prilaku aparatur di lapangan, yang cenderung tidak profesional, terlalu asyik di wilayah nyaman, dan cenderung menjadi raja kecil. Hal tersebut diungkapkan Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch kepada wartawan melalui siaran pers dan juga bbm.

“Ind Police Watch (IPW) menilai, pasca konflik SARA di Tanjungbalai Asahan, elit pemerintah dan Polri cenderung menyalahkan masyarakat, yang menurut mereka terlalu gampang diprovokasi. Tidak ada satu elit pun yang menyalahkan kinerja, sikap dan prilaku aparatur, yang membiarkan potensi konflik dan lamban bertindak,” ujarnya.

BeritaTerkait

Panglima TNI Menghadiri Syukuran HUT Ke-81 Korps Marinir

16 November 2026

TNI Perkuat Upaya Pencegahan Karhutla, Pasis Sekkau Dikerahkan ke Sumatera Selatan

16 November 2026

Menurutnya, Sikap elit yang hanya menyalahkan masyarakat tidak akan pernah menyelesaikan bibit konflik. Padahal di lapangan, seperti di Sumatera Utara, aparatur cenderung membiarkan tumbuh suburnya aksi perjudian ilegal, pelacuran, backing membecking, dll yang kerap menyuburkan kebencian masyarakat pada etnis tertentu.

“Data IPW menyebutkan, Sumatera bagian utara pada Juli 2016 tergolong rawan konflik sosial. Setidaknya ada empat konflik sosial yang terjadi, yakni di Sijunjung Sumbar pada 26 Juli, Tanjungbalai dan Tanah Karo (Sumut) pada 29 Juli, dan Aceh Pidi pada 30 Juli warga mengamuk memprotes pembangunan pabrik semen. Bahkan, dari Januari hingga Juli 2016, di Sumbar ada tujuh konflik sosial, yakni di Padang (isu Ahmadiyah), Pesisir Selatan (isu sengketa batas wilayah), Solok Selatan (isu tenaga kerja asing), Agam (konflik warga vs PT Mutiara Agam), Pasaman Barat (konflik lahan perkebunan sawit dengan warga), Padangpariaman (konflik warga dengan pengusaha galian C, dan Sijunjung (konflik tapal batas),” paparnya.

IPW menilai, konflik yang terjadi di Indonesia umumnya akumulasi dari ketidakadilan dan sikap diskriminasi aparatur terhadap pihak tertentu. Selain itu akibat ketidakadilan politik,sosial, ekonomi, dan program pembangunan yang tidak seimbang. Elit pemerintah, terutama Polri perlu mencermati fenomena ini, sehingga tidak cenderung menyalahkan masyarakat, Polri justru diharapkan mengevaluasi kinerja para pimpinannya di daerah serta mengevaluasi sikap dan prilaku aparaturnya.

“Sebab itu, pola rekrut, assesment dan penempatan figur-figur pimpinan Polri di daerah, seperti untuk Kapolres dan Kapolda perlu ditata ulang agar para pimpinan Polri di daerah mau lebih peduli, lebih peka, responsif, tidak diskrminatif, tidak menjadi backing, tidak keasyikan berada di zona nyaman, dan tidak menjadi raja kecil. Dengan demikian potensi konflik bisa cepat diatasi hingga tidak terbiarkan menjadi amuk massa,” pungkasnya. (MR)

Previous Post

Penertiban PKL Kertsari, Bupati Pun Harus Ditertibkan

Next Post

Panglima TNI: Tugas Operasi Gabungan Diperlukan Sinergitas Lintas Negara

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Menghadiri Syukuran HUT Ke-81 Korps Marinir

16 November 2026
TNI-POLRI

TNI Perkuat Upaya Pencegahan Karhutla, Pasis Sekkau Dikerahkan ke Sumatera Selatan

16 November 2026
Ragam

Kota Bekasi Sabet Juara Umum Ice Skating PORPROV XV Jabar 2026 di Bandung

16 November 2026
Hukum

Eks Dua Manajer RS Mitra Kasih Cimahi Ajukan Gugatan, Protes PHK Sepihak Berkedok Mangkir

16 November 2026
News

Bupati Sukabumi: Pentingnya Pengawasan Kedisiplinan Dan Prilaku Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan

16 November 2026
Hukum

Polsek Sukanagara Amankan Pelaku Pertengkaran Antar Saudara

16 November 2026
Next Post

Panglima TNI: Tugas Operasi Gabungan Diperlukan Sinergitas Lintas Negara

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021