Ternate, BEDAnews.com
Kasus tindak pidana pemalsuan dan penggelapan identitas ke warga negaraan putra kembar mendiang sultan Ternate, Mudaffar Sjah dengan tersangka Nita Budi Susanti (NBS) menjadi topik pembuka Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) RI, Irjen Pol (Pur), Drs. Yotje Mende, M.Hum dan DR. Benedictus B. Nurhadi, SH, M.Hum, dalam Klarifikasi SKM di Polda Malut Selasa (19/7) kemarin.
Selain kasus NBS yang kini masih misterius keberadaannya itu, Kompolnas juga mengklarifikasi empat kasus lain yakni, kasus money politik pilkada Halmahera Timur (Haltim) Desember 2016, kasus dugaan pembakaran Pesantren Alkhairat Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan kasus pengancaman terhadap pendeta, dan kasus KDRT dengan tersangka oknum Anggota Polisi yang bertugas di Polres Tidore Kepulauan (Tikep) berpangkat Bripka, berinisial R.
Kabid Humas Polda Malut, AKBP. Hendry Badar saat dikonfirmasi usai tatap muka Kompolnas dengan Waka Polda Malut, Kombes Pol. Johny Pol. Latuperissa, pejabat utama, seluruh Kapolres dan Kapolsek itu menjelaskan, dari kelima kasus tersebut Kompolnas telah menerima penjelasan dari masing masing pejabat tekhnis yang menanganinya.
"Untuk kasus Nita Budi Susanti, dan Money Politik sudah tidak masalah, karena sesuai paparan Dirkrimum kasus Nita Budi Susanti sudah ditangani sejak awal penyelidikan, penyidikan, sidang hingga sekarang penyelesaianya masih tingkat banding. Sementara kasus money politik Haltim sejak awal penyelidikan, penyidikan, hingga tahap satu, dan sampai sidang praperadilan tanggal 14 Juli 2016 diputuskan oleh pengadilan negeri Soa-Siu Tikep bahwa kasus tersebut penggugat itu ditolak seluruhnya dan membayar denda," jelasnya.
Selain itu, tiga kasus lain yakni, dugaan pembakaran Madrasa Alkhairat Tobelo masih dalam pengembangan, karena kesulitan pada saksi yang mampu menerangkan melihat langsung, mengalami dimana dan dengan apa, meski 18 saksi sudah dimintai keterangan, dan kasus pengancaman terhadap pendeta di Tobelo, disampaikanmasih dalam penyelidikan. Sedangkan paparan Kapolres Tikep terkait kasus KDRT oknum Anggotanya sudah siap untuk sidang kode etik maupun disiplin.
"Setelah menerima penjelasan dari masing masing petugas tekhnis, Kompolnas menyampaikan, segera di tuntaskan, kalau memang ada hal hal yang belum seselasi segera diselesaikan secara hukum," ujar Hendry.
Dalam catata Kompolnas, pengaduan masyarakat utntuk Papua 6 Kasus, Papua Barat 16 Kasus, dan Maluku Utara 5 Kasus. "Jadi laporan masyarakat ke Kompolnas yang sifatnya nasional itu untuk Polda Maluku Utara itu ada 5 yang di kakrifikasi oleh mereka, ditindak lanjuti ditanya langsung ke petugas teknis masing-masing satuan," cetusnya.
Untuk diketahui, sebelum Klarifikasi lima kasus di Polda Malut dimulai, pukul 09.00 wit hingga pukul 11.00 wit siang kemarin, robongan Kompolnas yang di Dampingi Waka Polda Malut, Kombes Pol. Johny Pol. Latuperiss meninjau Markas Komando (Mako) Polda Malut di Sofifi diantaranya, Mako Brimob dan Mako Polair. (SNl)












