Ternate, BEDAnews.com
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate, Senin (18/7) sekitar pukul 08.30 wit melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saski terkait kasus dugaan korupsi pajak kenderaan bermotor di UPTD Samsat Kabupaten Hakmahera Barat (Halbar). Ke-4 orang saksi itu dari pihak Dealer Kota Ternate dan Halbar.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Ternate, Arsito Djohar, kepada wartawan diruang kerjanya membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Dimana mereka diperiksa dengan status sebagai saksi, dalam hal kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi pajak kendaraan bermotor tahun 2013-2014 di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), namun nama-nama dan jabatan para saksi enggan disebutkan.
"Tadi kita suda lakukan pemeriksaan saksi, ada 4 orang dari Diler di Kota Ternate dan Halbar. Nanti besok hari Selasa yang dipanggil lagi dari Samsat Halbar ada 7 orang, dan Rabunya 5 orang dari Dispenda," tuturnya.
Dijelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya berupaya maksimal untuk tahap penetapan tersangka. Selain itu, dugaan kerugian negaranya sudah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, namun ini masih terus di tingkatkan. Dimana, berdasarkan hasil penyelidikan pihaknya sudah mengamankan barang bukti berupa dokumen fiktif sebanyak 20 dokumen, termasuk dokumen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
"Yang kita kejar adalah mobil bukan motor, dan sudah kita sita sebanyak 20 dokumen barang bukti, itu dari diler, samsat maupun dispenda," jelas Arsito.
Menurut dia, pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah orang yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka, namun dipastikan bisa lebih dari satu orang. "Untuk tersangka, kalau sesuai aturan dan prosedur, maka kalau ada terbukti, maka kita akan tetapkan berapa pun tersangkanya. Kita tidak bisa menentukan berapa, karena ada kronologis kasus, jika empat, lima atau lebih, kita akan tetapkan.
Sementara itu, dari informasi yang dihimpun kerugian negara sementara melalui hitungan manual yang di kantongi hingga kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan mencapai Rp 800 juta lebih, dimana pajak tersebut tidak disetor oleh pihak Samsat Halbar sejak tahun 2013-2014 ke pihak Dispenda Malut.
Selain itu, sesuai dengan Laporan Hasil Keuangan (LHP) tahun 2016, dengan No.15.C/LHP/XIX.TER/5/2016, pada 26 Mei 2016, oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan (BPK-P) Provinsi Maluku Utara (Malut) tercatat kasus korupsi Samsat Halbar telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2,01 miliar. (SN)











