Jakarta, BEDAnews.com
Pro kontra tentang reklamasi saat ini sedang ramai dibicarakan dan memang suatu topik bahasan yang menarik untuk disimak. Hal tersebut menjadi pembicaraan yang disampaikan oleh Budayawan Betawi Ridwan Saidi kepada media yang hadir dalam diskusinya, pada Kamis, 14/7/2016 bertempat di Cafe Venus TIM Jakarta.
Menurut Ridwan Saidi dalam diskusinya, jangan hanya pulau 6 saja yang dibatalkan, tetapi seharusnya dibatalkan juga seluruh proyek reklamasi yang ada. Ditambahkan, Keppres Reklamasi belum dicabut dan Keppres No. 52 tahun 1995 memuat Undang-undang Dasar 1945 asli.
"Lantas UUD 1945 asli, kan sudah tidak ada format, hukumnya berubah karena sudah ada amandemen. Demi hukum Keppres No. 52 tahun 1995 tentang Reklamasi itu batal dan tidak bisa dilaksanakan," tegas Ridwan Saidi.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik dari Budget Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, menghimbau agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematuhi pemerintah pusat. "Tidak perlu keras kepala membela kepentingan pengembang yang nyata-nyata sudah merusak lingkungan," ujar Amir Hamzah. (Erwin)












