• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Rabu, November 18, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป IPW: Jokowi Harus Evaluasi Kemacetan Lebaran 2016

IPW: Jokowi Harus Evaluasi Kemacetan Lebaran 2016

Asep Budi by Asep Budi
11 Juli 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch mengungkapkan Kasus kematian pemudik akibat "neraka macet" di tol Brebes jangan dipandang enteng dan dianggap sepele. Jokowi harus ikut bertanggung jawab terhadap kasus ini, sebab sebelumnya, saat meresmikan Tol Brebes, presiden mengatakan, jalan tol ini dibangun untuk memperlancar arus mudik.

“Ind Police Watch (IPW) mengecam keras sikap elit pemerintah yang menganggap enteng kasus kematian akibat "neraka macet" di Tol Brebes. Ucapan Menteri Perhubungan dan Kakorlantas serta pejabat lainnya yang menganggap enteng kasus kematian ini sangat menyakitkan keluarga korban dan menunjukkan betapa para pejabat itu tidak amanah,” paparnya kepada wartawan melalui siaran pers, Senin (11/7).

BeritaTerkait

Danlanud Sjamsudin Noor Hadiri Konferensi Pers Penindakan Ekspor Ilegal Emas Senilai Rp 50 Miliar di Kanwil DJBC Kalsel

17 November 2026

Pasis Sekkau Gencarkan Upaya Pencegahan Karhutla

17 November 2026

Neta menyesalkan ucapan Pemerintah alasan bahwa infrastruktur dan lebar jalan sangat terbatas sementara jumlah arus mudik melonjak, menunjukkan bahwa para pejabat yang ada tidak paham dengan tugasnya. “Semua orang juga tahu bahwa lebar jalan cuma segitu-gitunya, sebab itu diperlukan Jendral Bintang 2 jadi Kakorlantas dan Kapolda Jateng agar bisa melakukan rekayasa lalulintas serta mengantisipasi kondisi darurat,” tegasnya.

Ditambahkannya, kalau kemudian para pejabat itu cuma pasrah dengan infrastruktur yang ada, sebaiknya jabatan Kakorlantas dan Kapolda Jateng cukup dipegang polisi berpangkat Bripka saja, yang memang wawasannya terbatas. Para pejabat ini lupa bahwa saat meresmikan Tol Brebes, jokowi "berjanji" tol itu untuk memperlancar arus mudik. Tapi sayangnya, para pejabat yang ada tidak tanggap dengan keinginan presiden.

“Untuk itu, Jokowi perlu melakukan tiga langkah pasca "neraka mudik 2016". Pertama, meminta maaf kepada masyarakat, khususnya keluarga korban tewas di "neraka mudik". Kedua, segera mencopot Menteri Perhubungan, Kakorlntas dan Kapolda Jateng. Ketiga, mengevaluasi mudik 2016 untuk kemudian membuat keputusan bahwa mudik lebaran dijadikan kondisi darurat, sehingga perlu ada koordinator tanggap darurat di musim liburan, terutama saat mudik Lebaran,” ulasnya.

Koordinator tanggap darurat tidak hanya menyiapkan rekayasa lalulintas tapi juga menyiapkan fasilitas dalam kondisi darurat di jalur "neraka macet", seperti helikopter untuk evakuasi, tim dokter, pasukan sepeda motor polisi sebagai kendaraan taktis, dan pasukan pemadam kebakaran. Bayangkan jika dalam "neraka macet" itu ada mobil yang terbakar, apa yang akan terjadi. Kondisi inilah yang perlu diantisipasi. Sebab sebelumnya juga tidak pernah ada yang membayangkan bahwa kemacetan parah di jalur mudik bisa membuat tewas belasan pemudik yang kecapekan.

Sebenarnya Polri sudah memiliki pasukan untuk itu,seperti Polisi Udara yang memiliki helikopter evakuasi, lalu Kedokteran Kepolisian yang bisa diterjunkan ke lokasi kemacetan atau pasukan sepeda motor yang selama ini hanya digunakan untuk menghalau demonstrasi bias dimanfaatkan. Tapi semua itu tidak digunakan akibat masih tingginya egosektoral di Polri dan tidak pahamnya Kakorlantas  Polri dalam menjalankan tugasnya mengendalikan "neraka mudik" di Brebes.

Tentunya, kita tidak ingin kasus yang sama terulang, setelah kemacetan parah liburan Natal 2015 dan "neraka mudik" 2016, akan muncul "neraka neraka" lain di Pantura. Untuk itu Jokowi harus bersikap tegas membersihkan jajaran pemerintahnya agar mau bekerja profesional, tanggap, paham akan kondisi yang ada dan tidak mudah menyalahkan masyarakat yang sudah menjadi korban. Sehingga "neraka mudik" 2016 tidak terulang lagi, pungkasnya. (MR)

 

 

Previous Post

Panglima TNI Akan Bangun Rusunawa Prajurit Rindam IX/Udayana

Next Post

Humanika: Tjahyo Kumolo Layak Gantikan Jokowi

Related Posts

TNI-POLRI

Danlanud Sjamsudin Noor Hadiri Konferensi Pers Penindakan Ekspor Ilegal Emas Senilai Rp 50 Miliar di Kanwil DJBC Kalsel

17 November 2026
TNI-POLRI

Pasis Sekkau Gencarkan Upaya Pencegahan Karhutla

17 November 2026
Ragam

Permudah Mutasi Hakim Hingga Pelosok, PP IKAHI Gandeng PT Pos Indonesia

17 November 2026
TNI-POLRI

Upaya Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Beri Penyuluhan

17 November 2026
TNI-POLRI

Mabes TNI Gelar Upacara Bendera 17-an, Askomlek Panglima TNI Tekankan Kewaspadaan terhadap Perang Kognitif

17 November 2026
Ragam

Rapat Persiapan H-1 Launching Peresmian TPS Abidzar, Dipimpin Langsung Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

17 November 2026
Next Post

Humanika: Tjahyo Kumolo Layak Gantikan Jokowi

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021